tugas soft skill aspek hukum dalam ekonomi

BAB IV

 

HUKUM PERIKATAN

 

 

  1. Definisi

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak

dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang

lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :

  1. Hubungan hukum ;
  2. Kekayaan ;
  3. Pihak-pihak, dan
  4. Prestasi.

Apakah maksudnya? Maksudnya ialah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas

masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada

pihak lainnya.

Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum

memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk menilai suatu

hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran- ukuran

(kriteria) tertentu.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak

kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari

perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak

kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan

bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu

tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak

memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

 

  1. Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

  1. Perjanjian ;
  2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam

Undang- undang semata- mata;

Undang- undang karena perbuatan manusia yang

Halal ;

Melawan hukum;

  1. Jurisprudensi;
  2. Hukum tertulis dan tidak tertulis;
  3. Ilmu pengetahuan hukum.

 

  1. Jenis Perikatan

perikatan dibedakan dalam berbagai- bagai jenis :

  1. Dilihat dari objeknya
  2. Perikatan untuk memberikan sesuatu;
  3. Perikatan untuk berbuat sesuatu;
  4. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan untuk memberi sesuatu (geven) dan untuk berbuat sesuatu (doen)

dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (niet doen)

dinamakan perikatan negatif;

  1. perikatan mana suka (alternatif);
  2. perikatan fakultatif;
  3. perikatan generik dan spesifik;
  4. perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (deelbaar dan

ondeelbaar);

  1. perikatan yang sepintas lalu dan terus- menerus (voorbijgaande dan

voortdurende).

  1. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan
  2. perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk atau solidair) ;

b.perikatan pokok dan tambahan ( principale dan accessoir) ;

  1. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:
  2. perikatan dengan ketetapan waktu;

b.perikatan bersyarat.

Apabila diatas kita berhadapan dengan berbagai jenis perikatan sebagaimana yang

dikenal Ilmu Hukum perdata, maka undang- undang membedakan jenis perikatan sebagai

berikut:

  1. Perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
  2. Perikatan bersyarat;
  3. Perikatan dengan ketetapan waktu;
  4. Perikatan mana suka (alternatif);
  5. Perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk, solidair);
  6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

 

  1. Perikatan Untuk Memberi Sesuatu

Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban yang berutang

untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang

bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahan.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang, atau lebih luas dari persetujuan- persetujuan

tertentu, yang akibat- akibatnya akan ditunjukkan dalam bab- bab yang bersangkutan.

Mengenai perikatan memberikan sesuatu, undang- undang tidak merumuskan gambaran

yang sempurna.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan memberikan sesuatu adalah

perikatan untuk menyerahkan (leveren) dan merawat benda ( prestasi) sampai pada saat

penyerahan dilakukan.

Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok, dan kewajiban merawat

merupakan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir maksudnya hal- hal yang harus

dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan

perawatan benda tersebut dapat utuh, dalam keadaan baik, dan tidak turun harganya.

Apabila dalam perjanjian memberikan sesuatu ada kewajiban mengansuransikan benda

yang bersangkutan, kewajiban itu termasuk kewajiban preparatoir. Didalam kewajiban

memberikan benda itu, ditentukan pula bahwa debitur harus memelihara benda- benda

tersebut sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik (als een goed huis vader).

 

  1. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Tidak Berbuat Sesuatu

Apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya didalam perikatan untuk

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka diselesaikan dengan memberikan ganti

rugi berupa biaya dan bunga” (pasal 1239 KUH Perdata).

Dalam pada itu, yang berpiutang berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang

dibuat berlawanan dengan perikatan, dan ia boleh meminta supaya dikuasakan kepada

hakim agar menghapus segala sesuatu yang telah dibuat tadi diatas biaya yang berutang,

dengan tidak mengurangi hak penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu

( pasal 1240 KUHPerdata).

Ketentuan ini mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riel pada perjanjian agar

tidak berbuat sesuatu.

Yang dimaksud dengan riele eksekusi ialah kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi

yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Hakim. Hal

itu dilakukan apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.

Riele eksekusi hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk

tidak berbuat sesuatu.

Pada perikatan untuk berbuat sesuatu ada hal- hal yang tidak dapat diadakan eksekusi

riele, yaitu apabila perikatan itu sangat pribadi, misalnya perjanjian untuk melukis atau

bernyanyi. Dalam hal ini, untuk melindungi agar kreditur dapat meminta ganti rugi.

Di samping menuntut ganti rugi, kreditur dapat juga menuntut uang pemaksa

(dwangsom) dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi, haruslah benar- benar

dapat dibuktikan bahwa ia menderita kerugian, sedangkan dalam hal menuntut uang

paksa cukuplah kreditur mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Parate Eksekusi

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan riele eksekusi harus dipenuhi satu syarat,

yaitu izin dari hakim. Ini adalah sebagai akibat berlakunya suatu azas hukum, yaitu orang

tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki

pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus

minta bantuan pengadilan. Akan tetapi, sering debitur dari semula sudah memberikan

persetujuan apabila ia sampai lalai, kreditur berhak melaksanakan sendiri hak- haknya

menurut perjanjian tanpa perantaraan hakim. Jadi, pelaksanaan prestasi yang dilakukan

sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim disebut parate eksekusi.

“jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat

berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja,

berwajiblah ia akan penggantian biaya rugi dan bunga “ ( pasal 1242 KUH Perdata).

 

  1. Ingkar Janji (Wanprestatie

Dalam kenyataannya, sukar menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan

karena ketika mengadakan perjanjian pihak- pihak tidak menentukan waktu untuk

melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan

prestasi ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.

Pernyataan Lalai (ingebreke stelling)

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta

ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya.

Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang- undang menentukan bahwa

debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebreke stelling).

“Lembaga “Pernyataan Lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada

sesuatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” (pasal 1238 KUH Perdata).

“ yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini

menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan” (pasal 1238 KUH Perdata)

Bentuk- bentuk pernyataan lalai bermacam- macam, dapat dengan :

  1. Surat Perintah (bevel)

yang dimaksud dengan surat perintah ( bevel) adalah exploit juru sita. Exploit adalah

perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur.

  1. Akta Sejenis (soortgelijke akte)

Membaca kata- kata akta sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud

dengan akta itu ialah akta atentik yang sejenis dengan exploit juru sita.

  1. Demi Perikatan Sendiri

Perikatan mungkin terjadi apabila pihak- pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya

kelalaian dari debitur didalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian denganketentuan waktu.

.

  1. Ganti Rugi

Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan. Undang- undang menentukan

syarat- syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perikatan, yaitu:

1.bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan ;

2.bertentangan dengan kesusilaan ;

3.dilarang undang- undang ;

4.pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.

Salah satu syarat yang penting didalam perjanjian timbal balik adalah ingkar janji.

“Ingkar Janji adalah syarat batal” (pasal 1266 KUH Perdata).

 

  1. Perikatan Tanggung Renteng

“ suatu perikatan terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, jika didalam

perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut

pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu

membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat

dipecah dan dibagi antara orang yang berpiutang tadi ( pasal 1278 KUHPerdata).

Perikatan tanggung-menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur itu

dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

PERJANJIAN (KONTRAK)

 

  1. Defenisi

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. (pasal 1313 KUH Perdata).

Defenisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap, dan

terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian

sepihak saja.

Terlalu luas karna dapat mencakup hal- hal janji kawin, yaitu perbuatan didalam hukum

keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasai

oleh ketentuan- ketentuan tersendiri. Sehingga buku ke III KUHPerdata secara langsung

tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan didalam perbuatan

melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara

lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian

apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian undang- undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk

itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah

hanya semata- mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya

(bestaanwaarde) perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus

dengan akta notaris (pasal 38 KUHD).

 

  1. Jenis- jenis Perjanjian

perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai

berikut :

  1. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban

pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual- beli.

  1. Perjanjian Cuma- Cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan Cuma- Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan

bagi salah satu pihak saja.

  1. Perjanjian bernama (benoemd, specified) dan perjanjian tidak bernama

(onbenoemd, unspecified).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

Maksudnya ialah perjanjian- perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh

pembentuk undang- undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi seharihari.

Perjanjian bernama terdapat dalam bab V s.d.XVIII KUH Perdata.

  1. Perjanjian campuran (contractus sui generis)

Perjanjian ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya,

pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan

makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.

  1. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk

melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan ).

  1. Perjanjian Kebendaan (zakelijke overeenkomst)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (transfer of

title) kepada pihak lain.

  1. Perjanjian konsensual dan perjanjian Riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai

persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian ini

sudah mempunyai kekuatan mengikat ( pasal 1338 KUHPerdata). Namun demikian

didalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi

penyerahan barang. Misalnya , perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdata),

pinjam pakai (pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan

perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi.

  1. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

 

 

 

 

 

BAB VI

Hukum Dagang

 

 

A.Pengertiann Hukum Dagang

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli  barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badang badan hukum satu dengan yang lainnnya dalam bidang perdagangan.

 

Pada mulanya kaidah hukum yang dikenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke 17. Kaidah kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan sehingga terciptalah Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari KUHPerdata.

 

 

  1. Sumber Hukum Dagang

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi (mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ). Sumber-sumber hukum dagang adalah tempat dimana bisa didapatkan  peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yaitu;

a.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD) Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K) KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan  perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang telah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

b.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.

  1. Peraturan Perundang-Undangan Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya ;

 

  • UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

 

  • UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)

 

  • UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

 

  • UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha

 

5) UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

  1. Kebiasaan Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, dapat dipakai juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang  pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan sebagainya.
  2. Perjanjian yang dibuat para pihak Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka  penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah  berada di atas kapal.
  3. Perjanjian Internasional Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan agar pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang dapat diatur secara seragam oleh masing-

 

 

 

REFERENSI

http://www.ocw.usu.idS

http://www.academia.edu

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: