tugas akuntansi internasional (TOSHIBA)

NAMA         : FAJRINAL

NPM           : 2A213240

KELAS       : 4 EB 25

Sejarah Toshiba

Toshiba adalah perusahaan pemroduksi elektronik teknologi tinggi yang bermarkas di Tokyo, Jepang. Toshiba adalah perusahaan elektronik terbesar di dunia. Toshiba saat ini kebanyakan buatan RRC.

Semikonduktor buatan Toshiba termasuk ke dalam jajaran 20 Semikonduktor dengan Penjualan Terbesar. Tahun 2009, Toshiba merupakan perusahaan komputer terbesar kelima di dunia, di bawah Hewlett-Packard dari AS, Dell dari AS, Acer dari Taiwan, dan Apple dari AS.

Toshiba Corporation

Jenis Publik
TYO: 6502
OSE: 6502
NSE: 6502
LSE: TOS
Industri/jasa Konglomerat
Sistem komputer
Computer Peripheral
Semikonduktor
Didirikan 1939
Pendiri Hisashige Tanaka
Ichisuke Fujioka
Shoichi Miyoshi
Kantor pusat Minato, Tokyo, Jepang
Daerah layanan Seluruh dunia
Tokoh penting Norio Sasaki (CEO)[1]
Produk Komputer desktop
Servers
Notebook
Netbook
Peripheral
Produk digital
Peralatan elektronik & Komponen elektronik
Infrastruktur sosial
Home appliance
Pendapatan ¥6,381 miliar (Tahun fiskal berakhir 31 Maret 2010)
Laba bersih ¥-19.7 miliar (Tahun fiskal berakhir 31 Maret 2010)
Slogan Leading Innovation
Situs web Toshiba Worldwide

Toshiba adalah perusahaan Jepang yang memproduksi dan memasarkan berbagai peralatan listrik dan produk elektronik yang canggih, yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Toshiba dinilai sebagai perusahaan no 7 dunia untuk produsen terintegrasi untuk peralatan listrik, elektronik dan sebagai pembuat chip. Toshiba Semikonduktor termasuk 20 besar pemimpin penjualan semikonduktor di dunia.

Toshiba dibentuk pada tahun 1939, merupakan hasil merger dari dua perusahaan. Tokyo Denki adalah perusahaan yang bergerak dibidang consumer goods dan perusahaan mesin Shibaura Seisakusho. Mengambil beberapa huruf didepan dari masing-masing perusahaan “TO” dan “SHIBa” maka lahirlah merek Toshiba. Pada tahun 1984 perusahaan itu resmi berubah menjadi Toshiba Corporation. Grup ini makin kuat melalui pertumbuhan internal dan melalui akuisisi perusahaan rekayasa alat berat dan perusahaan industri primer pada 1940-an dan 1950-an. Kemudian pada 1970-an dan seterusnya, anak perusahaan mulai didirikan, yaitu: grup Toshiba Lighting & Teknologi (1989), Toshiba Carrier Corporation (1999), Toshiba Elevator & Building System Corp (2001), Toshiba Solutions Corp (2003), Toshiba Medical Systems Corp (2003) dan Toshiba Materials Co Ltd (2003).
Komitmen Dasar Toshiba Group

Kami, perusahaan Toshiba Group, berpijak pada komitmen total terhadap manusia dan masa depan, bertekad untuk membantu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang, dan menjalankan bagian kami untuk membantu memastikan kemajuan terus berlangsung di masyarakat dunia.

Komitmen terhadap Manusia

Kami berupaya melayani kebutuhan semua orang, terutama pelanggan, pemegang saham dan karyawan. Dengan menerapkan strategi korporat yang progresif sembari menjalankan aktivitas bisnis yang bertanggungjawab dan responsive. Sebagai warga korporat yang baik, kami secara aktif berkontribusi untuk mencapai sasaran-sasaran masyarakat.

Komitmen terhadap Masa Depan

Dengan senantiasa mengembangkan teknoogi yang inovatif yang berpusat di bidang Elektronika dan Energi, kami berupaya menciptakan produk-produk dan layanan yang meningkatkan taraf kehidupan manusia, serta mewujudkan mesyarakat yang sehat dan sejahtera. Kami selalu mencari pendekatan-pendekatan baru yang membantu mewujudkan sasaran masyarakat dunia, termasuk cara meningkatkan lingkungan global.

Moto perusahaan ini adalah Berkomitmen terhadap Manusia,
Berkomitmen terhadap Masa Depan. TOSHIBA.

 

Perkembangan Toshiba

Toshiba memproduksi semua jenis laptop, dari model Libretto yang lucu dan ultra portabel sampai model multimedia Qosmio keren. Laptop Toshiba juga populer di Amerika dan Eropa. Apakah pengguna mencari pengganti desktop, laptop untuk mahasiswa atau laptop untuk game, akan ada sesuatu yang cocok bagi mereka di antara rangkaian yang tak terhitung jumlahnya seperti notebook Toshiba Libretto, Portege,Qosmio,Satellite&Portege.
Kelebihan dan Kekurangan Laptop Toshiba
Merk toshiba sangat terkenal. Dulu merk ini adalah rajanya laptop. Ketika merk lain belum ada, merk toshiba sudah ada. Coba lihat tetangga sebelah yang punya laptop jadul dengan layar kotak dan body tebal. Pasti merk nya toshiba.

Tips memilih merk laptop – Dulu merk ini memang oke. Tapi akhir-akhir ini kualitasnya menuruh. Saya sudah menjumpai beberapa laptop merk toshiba yang hard disknya meninggal dunia. Padahal pemakaiannya baru beberapa bulan. Garansinya memang cukup lancar. Namun mangkelke juga, sebab data yang sudah kita buat selama beberapa bulan hilang tiada bekas. Jadi kalau mau beli merk ini hati-hati dengan hard disknya.

  • Kelebihan
  1. merek nomor 1 di Indo, jadi harga jual lumayan, barangnya gampang dicari, servis dan spare parts lebih gampang
  2. LCD nya great (maybe not the best but great)
  3. bawanya agak pede lah, dibanding laptop merek laen (kecuali banding sony dan mac)
  4. desain dan konstruksinya lumayan kuat/kokoh, dibeberapa seri bahkan ada pelindung hdd, jadi jatuh gak merusak hdd.
  5. addition software (kalo beli yang pake OS yah), banyak dan rata2 berguna en efektif.
  • Kekurangan
  1. harganya lumayan mahal
  2. desain nya rata2 kuno dan kaku, gak up to date.
  3. terlalu banyak model dan spek, penamaan model juga tidak jelas jadi banyak yang tertukar, dan salah (sampe salah beli), contoh Sattelite L745, sebenernya Sattelite L745 ada beberapa spek, yang bisa dibedakan dengan angka dibelakang a8 tersebut, spt Sattelite L745-1204 beda dengan Sattelite L745-1109. kadang kita tanya ke toko cari Sattelite L745 disana harganya Rp.5 Jutaan. ditempat lain Rp.7 Jutaan (padahal memang speknya beda). ini penamaan yang bisa dibilang lumayan bodoh, sehingga memusingkan yang beli, ingat kalo mau beli harus ingat kodenya dengan jelas dan speknya juga.
  4. karena nomor 1, PI/BM nya paling banyak, banyak pilihan harga, banyak pilihan model, banyak macem asalnya (dari baru, recondition/refurbish, used), jadi kita harus lebih berhati2 membelinya (status harus jelas, dan kedepannya juga, disini ane gak menentang beli yang PI asal resiko ditanggung penumpang)
  1. di toshibanya rata2 gak ada CD drivernya untuk yang gak + paketan Windows jadi harus download sana sini, untuk yang dah ada Windowsnya harus back-up dulu Recoverynya kedalam keping DVD, jadi kalo ada apa2 biar gak bingung waktu instal ulangnya.

Kesimpulan

Toshiba Corporation adalah perusahaan multinasional dari Jepang yang memproduksi peralatan elektronik, teknologi informasi, alat komunikasi, komponen elektronik, sistem infrastruktur industri dan sosial, peralatan rumah tangga, peralatan medis, peralatan kantor, pencahayaan dan logistik.

Perusahaan ini terbagi menjadi empat grup bisnis, the Digital Products Group, the Electronic Devices Group, the Home Appliances Group dan the Social Infrastructure Group.

Pada tahun 2010, Toshiba dinobatkan sebagai perusahaan yang memproduksi PC terbesar ke-lima di dunia, (setelah HP, Dell, Acer dan Lenovo). Di tahun yang sama, Toshiba dinobatkan sebagai  “world’s fourth-largest manufacturer of semiconductors by revenues” (setelah Intel, Samsung, dan Texas Instruments)

Tercatat pada tanggal 31 Maret 2012, perusahaan ini memiliki 210.000 pegawai tetap, dan beroperasi di seluruh penjuru dunia.

Produk yang terkenal dari perusahaan ini adalah 3D TV, HD DVD, dan REGZA (Real Expression Guaranteed by Amazing Architecture).

ANNUAL REPORTS TOSHIBA 2013

Untitled

a

Untitled2

Untitled3

Sumber:

https://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/finance/ar/ar.htm

https://pc.toshiba-asia.com/id/profile

http://toshiba.co.id/product/category/1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

tugas soft skill akuntansi internasional

fajrinal
2A213240

Sejarah Toshiba
Toshiba adalah perusahaan pemroduksi elektronik teknologi tinggi yang bermarkas di Tokyo, Jepang. Toshiba adalah perusahaan elektronik terbesar di dunia. Toshiba saat ini kebanyakan buatan RRC.
Semikonduktor buatan Toshiba termasuk ke dalam jajaran 20 Semikonduktor dengan Penjualan Terbesar. Tahun 2009, Toshiba merupakan perusahaan komputer terbesar kelima di dunia, di bawah Hewlett-Packard dari AS, Dell dari AS, Acer dari Taiwan, dan Apple dari AS.
Toshiba Corporation

Jenis
Publik
TYO: 6502
OSE: 6502
NSE: 6502
LSE: TOS

Industri/jasa Konglomerat
Sistem komputer
Computer Peripheral
Semikonduktor

Didirikan 1939
Pendiri Hisashige Tanaka
Ichisuke Fujioka
Shoichi Miyoshi
Kantor pusat Minato, Tokyo, Jepang

Daerah layanan Seluruh dunia
Tokoh penting Norio Sasaki (CEO)[1]

Produk Komputer desktop
Servers
Notebook
Netbook
Peripheral
Produk digital
Peralatan elektronik & Komponen elektronik
Infrastruktur sosial
Home appliance

Pendapatan ▼ ¥6,381 miliar (Tahun fiskal berakhir 31 Maret 2010)
Laba bersih
▲ ¥-19.7 miliar (Tahun fiskal berakhir 31 Maret 2010)
Slogan Leading Innovation
Situs web Toshiba Worldwide

Toshiba adalah perusahaan Jepang yang memproduksi dan memasarkan berbagai peralatan listrik dan produk elektronik yang canggih, yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Toshiba dinilai sebagai perusahaan no 7 dunia untuk produsen terintegrasi untuk peralatan listrik, elektronik dan sebagai pembuat chip. Toshiba Semikonduktor termasuk 20 besar pemimpin penjualan semikonduktor di dunia.

Toshiba dibentuk pada tahun 1939, merupakan hasil merger dari dua perusahaan. Tokyo Denki adalah perusahaan yang bergerak dibidang consumer goods dan perusahaan mesin Shibaura Seisakusho. Mengambil beberapa huruf didepan dari masing-masing perusahaan “TO” dan “SHIBa” maka lahirlah merek Toshiba. Pada tahun 1984 perusahaan itu resmi berubah menjadi Toshiba Corporation. Grup ini makin kuat melalui pertumbuhan internal dan melalui akuisisi perusahaan rekayasa alat berat dan perusahaan industri primer pada 1940-an dan 1950-an. Kemudian pada 1970-an dan seterusnya, anak perusahaan mulai didirikan, yaitu: grup Toshiba Lighting & Teknologi (1989), Toshiba Carrier Corporation (1999), Toshiba Elevator & Building System Corp (2001), Toshiba Solutions Corp (2003), Toshiba Medical Systems Corp (2003) dan Toshiba Materials Co Ltd (2003).

Komitmen Dasar Toshiba Group
Kami, perusahaan Toshiba Group, berpijak pada komitmen total terhadap manusia dan masa depan, bertekad untuk membantu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang, dan menjalankan bagian kami untuk membantu memastikan kemajuan terus berlangsung di masyarakat dunia.
Komitmen terhadap Manusia
Kami berupaya melayani kebutuhan semua orang, terutama pelanggan, pemegang saham dan karyawan. Dengan menerapkan strategi korporat yang progresif sembari menjalankan aktivitas bisnis yang bertanggungjawab dan responsive. Sebagai warga korporat yang baik, kami secara aktif berkontribusi untuk mencapai sasaran-sasaran masyarakat.
Komitmen terhadap Masa Depan
Dengan senantiasa mengembangkan teknoogi yang inovatif yang berpusat di bidang Elektronika dan Energi, kami berupaya menciptakan produk-produk dan layanan yang meningkatkan taraf kehidupan manusia, serta mewujudkan mesyarakat yang sehat dan sejahtera. Kami selalu mencari pendekatan-pendekatan baru yang membantu mewujudkan sasaran masyarakat dunia, termasuk cara meningkatkan lingkungan global.
Moto perusahaan ini adalah Berkomitmen terhadap Manusia,
Berkomitmen terhadap Masa Depan. TOSHIBA.

Perkembangan Toshiba
Toshiba memproduksi semua jenis laptop, dari model Libretto yang lucu dan ultra portabel sampai model multimedia Qosmio keren. Laptop Toshiba juga populer di Amerika dan Eropa. Apakah pengguna mencari pengganti desktop, laptop untuk mahasiswa atau laptop untuk game, akan ada sesuatu yang cocok bagi mereka di antara rangkaian yang tak terhitung jumlahnya seperti notebook Toshiba Libretto, Portege,Qosmio,Satellite&Portege.

Kelebihan dan Kekurangan Laptop Toshiba

Merk toshiba sangat terkenal. Dulu merk ini adalah rajanya laptop. Ketika merk lain belum ada, merk toshiba sudah ada. Coba lihat tetangga sebelah yang punya laptop jadul dengan layar kotak dan body tebal. Pasti merk nya toshiba.

Tips memilih merk laptop – Dulu merk ini memang oke. Tapi akhir-akhir ini kualitasnya menuruh. Saya sudah menjumpai beberapa laptop merk toshiba yang hard disknya meninggal dunia. Padahal pemakaiannya baru beberapa bulan. Garansinya memang cukup lancar. Namun mangkelke juga, sebab data yang sudah kita buat selama beberapa bulan hilang tiada bekas. Jadi kalau mau beli merk ini hati-hati dengan hard disknya.
• Kelebihan
1. merek nomor 1 di Indo, jadi harga jual lumayan, barangnya gampang dicari, servis dan spare parts lebih gampang
2. LCD nya great (maybe not the best but great)
3. bawanya agak pede lah, dibanding laptop merek laen (kecuali banding sony dan mac)
4. desain dan konstruksinya lumayan kuat/kokoh, dibeberapa seri bahkan ada pelindung hdd, jadi jatuh gak merusak hdd.
5. addition software (kalo beli yang pake OS yah), banyak dan rata2 berguna en efektif.

• Kekurangan
1. harganya lumayan mahal
2. desain nya rata2 kuno dan kaku, gak up to date.
3. terlalu banyak model dan spek, penamaan model juga tidak jelas jadi banyak yang tertukar, dan salah (sampe salah beli), contoh Sattelite L745, sebenernya Sattelite L745 ada beberapa spek, yang bisa dibedakan dengan angka dibelakang a8 tersebut, spt Sattelite L745-1204 beda dengan Sattelite L745-1109. kadang kita tanya ke toko cari Sattelite L745 disana harganya Rp.5 Jutaan. ditempat lain Rp.7 Jutaan (padahal memang speknya beda). ini penamaan yang bisa dibilang lumayan bodoh, sehingga memusingkan yang beli, ingat kalo mau beli harus ingat kodenya dengan jelas dan speknya juga.
4. karena nomor 1, PI/BM nya paling banyak, banyak pilihan harga, banyak pilihan model, banyak macem asalnya (dari baru, recondition/refurbish, used), jadi kita harus lebih berhati2 membelinya (status harus jelas, dan kedepannya juga, disini ane gak menentang beli yang PI asal resiko ditanggung penumpang)
5. di toshibanya rata2 gak ada CD drivernya untuk yang gak + paketan Windows jadi harus download sana sini, untuk yang dah ada Windowsnya harus back-up dulu Recoverynya kedalam keping DVD, jadi kalo ada apa2 biar gak bingung waktu instal ulangnya.

Kesimpulan
Toshiba Corporation adalah perusahaan multinasional dari Jepang yang memproduksi peralatan elektronik, teknologi informasi, alat komunikasi, komponen elektronik, sistem infrastruktur industri dan sosial, peralatan rumah tangga, peralatan medis, peralatan kantor, pencahayaan dan logistik.
Perusahaan ini terbagi menjadi empat grup bisnis, the Digital Products Group, the Electronic Devices Group, the Home Appliances Group dan the Social Infrastructure Group.
Pada tahun 2010, Toshiba dinobatkan sebagai perusahaan yang memproduksi PC terbesar ke-lima di dunia, (setelah HP, Dell, Acer dan Lenovo). Di tahun yang sama, Toshiba dinobatkan sebagai “world’s fourth-largest manufacturer of semiconductors by revenues” (setelah Intel, Samsung, dan Texas Instruments)
Tercatat pada tanggal 31 Maret 2012, perusahaan ini memiliki 210.000 pegawai tetap, dan beroperasi di seluruh penjuru dunia.
Produk yang terkenal dari perusahaan ini adalah 3D TV, HD DVD, dan REGZA (Real Expression Guaranteed by Amazing Architecture).

ANNUAL REPORTS TOSHIBA 2013

Sumber:
https://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/finance/ar/ar.htm
https://pc.toshiba-asia.com/id/profile
http://toshiba.co.id/product/category/1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

tugas softskill akuntansi internasional fajrinal 2A213240

TUGAS SOFT SKILL AKUNTANSI INTERNASIONAL

 

NAMA           : FAJRINAL

NPM               : 2A213240

KELAS          : 4EB25

MATERI       : KELANGKAAN SDA KARENA FAKTOR ALAM

 

PENDAHULUAN

 

Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kelangkaan mengandung dua pengertian:

  • alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh : air yang sangat dibutuhkan oleh manusia jika air itu mengalami kelangkaan akan mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia.
  • untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Sebagai contoh : ada orang yang ingin membeli mobil mewah tetapi disisi lain dia sangat ingin memiliki mobil ferrari yang diproduksi hanya terbatas(langka). Maka dia mengorbankan kesempatan untuk membeli mobil mewah itu dengan membeli mobil ferrari yang langka untuk mendapatkannya.

Masalah kelangkaan selalu dihadapi merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Dalam menghadapi masalah kelangkaan, ilmu ekonomi berperan penting karena masal ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara keinginan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Apabila suatu sumber daya dapat digunakan untuk menghasilkan suatu alat pemuas kebutuhan dalam jumlah tidak terbatas, maka sumber daya tersebut dikatakan tidak mengalami kelangkaan.

 

Ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya alam diantaranya adalah sebagai berikut.

  1. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Jumlah penduduk adalah salah satu faktor terjadinya penyebeb kelangkaan, karena jika pertumbuhan penduduk meningkat maka jumlah kebutuhan juga pasti akan meningkat. Sedangkan seperti yang telah dijelaskan di atas, dimana jumlah alat  pemuas kebutuhan hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

 

  1. Sifat kesarakahan manusia. Seperti dikatakan oleh pemimpin India Mahatma Ghandi, “Sumber daya alam yang ada cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk kerakusan setiap orang.” Itulah mengapa manusia dapat dibilang tak ada puasnya dalam memenuhi setiap keinginannya. Karena sifat keserakahan ini menyebabkan terjadinya adanya eksploitasi besar-besaran dimana untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

 

  1. Keterbasan kemampuan produksi. Produksi adalah kegiatan mengkombinasikan faktor produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang. Dalam hal ini, perkembangan teknologi mnjadi faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Perkembangan teknologi di negara maju berlangsung cepat, semntara perkembangan teknologi di negara berkembang lebih lambat daripada  perkembangan kebutuhan barang dan jasa.

 

  1. Bencana alam. Bencana alam merupakan faktor alam yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Kerusakan yang ditimbulakn bencana alam berpengaruh terhadapkelangsungan hidup manusia. Sebagai contoh : bencana banjir yang mengganggu distribusi barang dan jasa, akibatnya masyarakat tidak segera mengkonsumsi barang dan jasa.

 

  1. Letak geografis yang berbeda. Persebaran sumber daya penjuru dunia dunia tidak merata. Ada yang daerah tanahnya subur dan ada yang yang akan tambang.  Namun sebaliknya ada daerahnya tandus dan kekurangan air.perbedaan ini menyebabkan kelangkaan.

 

Diantara beberapa penyebab kelangkaan sumber daya alam, yang paling sulit diprediksi/diperkirakan adalah faktor bencana alam. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki 2 musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Saat musim panas atau yang lebih sering disebut musim kemarau, banyak tempat di Indonesia yang mengalami kekeringan. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh bagi dunia pertanian yang menghasilkan banyak sumber daya. Sebagai contoh sumberdaya yang dihasilkan yaitu Padi.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu penghasil beras terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan beras merupakan makanan pokok di Indonesia. Oleh karena itu faktor alam juga sangat mempengaruhi proses pertanian khususnya padi. Jika saat puncak musim kemarau tiba, maka tanah akan mengalami kekeringan sehingga tidak bisa menanam padi maupun jenis tanaman yang lain. Jika hal ini terjadi secara terus menerus tentu saja akan berpengaruh pada jumlah produksi beras di Indonesia. Jadi jika musim kemarau tiba, maka produksi beras di Indonesia akan menurun. Hal ini pasti juga akan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan meningkatkan produksi sebelum musim kemarau berkepanjangan dan musim hujan. Musim kemarau berkepanjangan juga bukan satu-satunya penyebab kelangkaan sumber daya, masih ada musim penghujan yang juga bisa menyebabkan kelangkaan.

Saat musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia mengalami kebanjiran khususnya di wilayah-wilayah dataran rendah. Terutama bagi wilayah yang menghasilkan hasil bumi seperti di daerah Brebes yang menghasilkan bawang merah. Jika musim penghujan tiba bawang merah yang dihasilkan kualitasnya akan menurun. Bawang merah yang dihasilkan akan lebih kecil dikarenakan jika tidak cepat di panen makan tanah yang semakin sering terguyur hujan akan menjadi lebih lembab sehingga jika didiamkan lebih lama bawang akan membusuk. Hal ini juga tentu saja akan berpengaruh pada perekonomian di Indonesia khususnya di bidang penghasil bawang merah.

Dari uraian di atas, juga ada beberapa dampak kelangkaan sumber daya terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu:

 

  1. Tingkat produksi yang menurun. Di dalam sistem produksi alam sebagai input produksi. Semakin  besar sumberdaya alam maka akan berpengaruh pula pada cadangan / bahan mentah yang akan diproduksi. Sebaliknya, jika sumber daya alam semakin berkurang/langka maka hasil  produksi juga semakin sedikit.

 

  1. Menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini juga terkait pada tingkat produksi di atas. Jika dalam  perusahaan mengalami tingkat produksi turun, secara otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan juga sedikit, sehingga akan terjadi  pemberhentian tenaga kerja (PHK). Hal ini mengakibatkan terjadinya pengangguran atau turunnya pendapatan masyarakat.

 

  1.  Naiknya harga- harga . Sumber daya alam yang langka mempengaruhi tingkat produksi, sehingga jika sumber daya alam tersedia sedikit, maka tersedianya barang yang diproduksi juga sedikit. Hal ini menimbulkan pada harga barang yang diproduksi tersebut. Kenaikan harga karena yang diproduksi hanya sedikit. Atau dengan kata lain permintaan lebih besar dari pada penawaran.

 

Dan berikut ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, yaitu :

 

  1. Eksplorasi dan Penemuan Cara eksplorasi ini dilakukan untukuntuk memeperoleh sumbr daya yang baru yang belum diketahui dan atau yangpernh digali sebelumnya. Penemuan sumber daya baru memungkinkan ketersediaan sumber daya yang relatif tersebut meningkat.  Namun demikian , pada dasrnya terjadi pula proses  berkurangnya stok atau deposit yang tersedia di alam. Dalam cara ini bukanlah cara yang terbaik untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam karena hanya bersifat jangka pendek atu hanya untuk pada habisnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

 

  1. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk bisa mengurangi  biaya ekstraksi sumber daya denganmenemukan cara-cara baru yang lebih efien dalam mengekstrak,mengolah, memproses, dan menggunakan sumber daya.dengan sendirinya tingkat dan jenis atau tipe teknologi yang dikembangkan disesuaikan dengan tingkat kelangkaan daya dengan kemungkinan menekan biaya eksplorasi.

 

  1. Penggunaan substitusi. Dalam hal ini sumber daya yang berlimpah dimanfaatkun untuk substitusi sumber daya yang langka.semakinmudah proses substitusisumber daya yang diperbaharuiatau sumber daya yang tidak dapatdiperbaharuiyang melimpah, maka semakin kecil dampaknya terhadap proses terjadinya kelangkaan atau  berkurangnya ketersediaan sumber dayaserta kenaikan biaya. Misal penggunaan bioenergi sbagai substitusi dari BBM.

 

  1. Pemanfaatan kembali dan daur ulang. Penfaatan kembali adlah penggunaan kembali barang-barang yang tidak dipakai lagi oleh produsen atau konsumen tertentu, tetapi karena masih layak dan berfungsi, masih bisa diguanakan lagi oleh konsumen lainya. Contoh sebuah computer yang sudah tidak layak pakai bagi perusahaan tersebut, namun karena masih bisa di pakai bagi konsumen lain misalkan saja warnet, maka perusahan dpat menjulanya kembali kepada pemilik warnet itu. Daur ulang adalah perubahan dan proses kembali dari bahan limbah atau residu dari sector produksi dan konsumsi dari suatu sistem ekonomi ke dalam barang-barang sekunder. Lalu produk ini masuk ke proses produksi sebagai input dalam pabrik untuk  barang perentara atau barang akhir. Contohnya adalah tas yang terbuat dari plastik yang sudah di buang atau sudah tidak dipakai lagi.

Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa faktor alam juga salah satu penyebab kelangkaan sumber daya. Jadi sebagai Negara agraris maka kita harus lebih bisa memanfaatkan waktu dan peluang saat musim sedang bersahabat.

 

Referensi :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelangkaan

http://www.academia.edu/8930177/kelangkaan_dan_masalah_ekonomi

 

tugas soft skill aspek hukum dalam ekonomi

BAB IV

 

HUKUM PERIKATAN

 

 

  1. Definisi

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak

dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang

lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :

  1. Hubungan hukum ;
  2. Kekayaan ;
  3. Pihak-pihak, dan
  4. Prestasi.

Apakah maksudnya? Maksudnya ialah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas

masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada

pihak lainnya.

Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum

memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk menilai suatu

hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran- ukuran

(kriteria) tertentu.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak

kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari

perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak

kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan

bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu

tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak

memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

 

  1. Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

  1. Perjanjian ;
  2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam

Undang- undang semata- mata;

Undang- undang karena perbuatan manusia yang

Halal ;

Melawan hukum;

  1. Jurisprudensi;
  2. Hukum tertulis dan tidak tertulis;
  3. Ilmu pengetahuan hukum.

 

  1. Jenis Perikatan

perikatan dibedakan dalam berbagai- bagai jenis :

  1. Dilihat dari objeknya
  2. Perikatan untuk memberikan sesuatu;
  3. Perikatan untuk berbuat sesuatu;
  4. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan untuk memberi sesuatu (geven) dan untuk berbuat sesuatu (doen)

dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (niet doen)

dinamakan perikatan negatif;

  1. perikatan mana suka (alternatif);
  2. perikatan fakultatif;
  3. perikatan generik dan spesifik;
  4. perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (deelbaar dan

ondeelbaar);

  1. perikatan yang sepintas lalu dan terus- menerus (voorbijgaande dan

voortdurende).

  1. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan
  2. perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk atau solidair) ;

b.perikatan pokok dan tambahan ( principale dan accessoir) ;

  1. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:
  2. perikatan dengan ketetapan waktu;

b.perikatan bersyarat.

Apabila diatas kita berhadapan dengan berbagai jenis perikatan sebagaimana yang

dikenal Ilmu Hukum perdata, maka undang- undang membedakan jenis perikatan sebagai

berikut:

  1. Perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
  2. Perikatan bersyarat;
  3. Perikatan dengan ketetapan waktu;
  4. Perikatan mana suka (alternatif);
  5. Perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk, solidair);
  6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

 

  1. Perikatan Untuk Memberi Sesuatu

Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban yang berutang

untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang

bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahan.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang, atau lebih luas dari persetujuan- persetujuan

tertentu, yang akibat- akibatnya akan ditunjukkan dalam bab- bab yang bersangkutan.

Mengenai perikatan memberikan sesuatu, undang- undang tidak merumuskan gambaran

yang sempurna.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan memberikan sesuatu adalah

perikatan untuk menyerahkan (leveren) dan merawat benda ( prestasi) sampai pada saat

penyerahan dilakukan.

Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok, dan kewajiban merawat

merupakan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir maksudnya hal- hal yang harus

dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan

perawatan benda tersebut dapat utuh, dalam keadaan baik, dan tidak turun harganya.

Apabila dalam perjanjian memberikan sesuatu ada kewajiban mengansuransikan benda

yang bersangkutan, kewajiban itu termasuk kewajiban preparatoir. Didalam kewajiban

memberikan benda itu, ditentukan pula bahwa debitur harus memelihara benda- benda

tersebut sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik (als een goed huis vader).

 

  1. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Tidak Berbuat Sesuatu

Apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya didalam perikatan untuk

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka diselesaikan dengan memberikan ganti

rugi berupa biaya dan bunga” (pasal 1239 KUH Perdata).

Dalam pada itu, yang berpiutang berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang

dibuat berlawanan dengan perikatan, dan ia boleh meminta supaya dikuasakan kepada

hakim agar menghapus segala sesuatu yang telah dibuat tadi diatas biaya yang berutang,

dengan tidak mengurangi hak penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu

( pasal 1240 KUHPerdata).

Ketentuan ini mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riel pada perjanjian agar

tidak berbuat sesuatu.

Yang dimaksud dengan riele eksekusi ialah kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi

yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Hakim. Hal

itu dilakukan apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.

Riele eksekusi hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk

tidak berbuat sesuatu.

Pada perikatan untuk berbuat sesuatu ada hal- hal yang tidak dapat diadakan eksekusi

riele, yaitu apabila perikatan itu sangat pribadi, misalnya perjanjian untuk melukis atau

bernyanyi. Dalam hal ini, untuk melindungi agar kreditur dapat meminta ganti rugi.

Di samping menuntut ganti rugi, kreditur dapat juga menuntut uang pemaksa

(dwangsom) dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi, haruslah benar- benar

dapat dibuktikan bahwa ia menderita kerugian, sedangkan dalam hal menuntut uang

paksa cukuplah kreditur mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Parate Eksekusi

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan riele eksekusi harus dipenuhi satu syarat,

yaitu izin dari hakim. Ini adalah sebagai akibat berlakunya suatu azas hukum, yaitu orang

tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki

pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus

minta bantuan pengadilan. Akan tetapi, sering debitur dari semula sudah memberikan

persetujuan apabila ia sampai lalai, kreditur berhak melaksanakan sendiri hak- haknya

menurut perjanjian tanpa perantaraan hakim. Jadi, pelaksanaan prestasi yang dilakukan

sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim disebut parate eksekusi.

“jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat

berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja,

berwajiblah ia akan penggantian biaya rugi dan bunga “ ( pasal 1242 KUH Perdata).

 

  1. Ingkar Janji (Wanprestatie

Dalam kenyataannya, sukar menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan

karena ketika mengadakan perjanjian pihak- pihak tidak menentukan waktu untuk

melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan

prestasi ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.

Pernyataan Lalai (ingebreke stelling)

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta

ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya.

Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang- undang menentukan bahwa

debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebreke stelling).

“Lembaga “Pernyataan Lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada

sesuatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” (pasal 1238 KUH Perdata).

“ yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini

menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan” (pasal 1238 KUH Perdata)

Bentuk- bentuk pernyataan lalai bermacam- macam, dapat dengan :

  1. Surat Perintah (bevel)

yang dimaksud dengan surat perintah ( bevel) adalah exploit juru sita. Exploit adalah

perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur.

  1. Akta Sejenis (soortgelijke akte)

Membaca kata- kata akta sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud

dengan akta itu ialah akta atentik yang sejenis dengan exploit juru sita.

  1. Demi Perikatan Sendiri

Perikatan mungkin terjadi apabila pihak- pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya

kelalaian dari debitur didalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian denganketentuan waktu.

.

  1. Ganti Rugi

Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan. Undang- undang menentukan

syarat- syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perikatan, yaitu:

1.bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan ;

2.bertentangan dengan kesusilaan ;

3.dilarang undang- undang ;

4.pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.

Salah satu syarat yang penting didalam perjanjian timbal balik adalah ingkar janji.

“Ingkar Janji adalah syarat batal” (pasal 1266 KUH Perdata).

 

  1. Perikatan Tanggung Renteng

“ suatu perikatan terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, jika didalam

perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut

pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu

membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat

dipecah dan dibagi antara orang yang berpiutang tadi ( pasal 1278 KUHPerdata).

Perikatan tanggung-menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur itu

dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

PERJANJIAN (KONTRAK)

 

  1. Defenisi

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. (pasal 1313 KUH Perdata).

Defenisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap, dan

terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian

sepihak saja.

Terlalu luas karna dapat mencakup hal- hal janji kawin, yaitu perbuatan didalam hukum

keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasai

oleh ketentuan- ketentuan tersendiri. Sehingga buku ke III KUHPerdata secara langsung

tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan didalam perbuatan

melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara

lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian

apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian undang- undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk

itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah

hanya semata- mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya

(bestaanwaarde) perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus

dengan akta notaris (pasal 38 KUHD).

 

  1. Jenis- jenis Perjanjian

perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai

berikut :

  1. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban

pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual- beli.

  1. Perjanjian Cuma- Cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan Cuma- Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan

bagi salah satu pihak saja.

  1. Perjanjian bernama (benoemd, specified) dan perjanjian tidak bernama

(onbenoemd, unspecified).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

Maksudnya ialah perjanjian- perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh

pembentuk undang- undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi seharihari.

Perjanjian bernama terdapat dalam bab V s.d.XVIII KUH Perdata.

  1. Perjanjian campuran (contractus sui generis)

Perjanjian ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya,

pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan

makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan.

  1. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk

melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan ).

  1. Perjanjian Kebendaan (zakelijke overeenkomst)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (transfer of

title) kepada pihak lain.

  1. Perjanjian konsensual dan perjanjian Riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai

persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian ini

sudah mempunyai kekuatan mengikat ( pasal 1338 KUHPerdata). Namun demikian

didalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi

penyerahan barang. Misalnya , perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdata),

pinjam pakai (pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan

perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi.

  1. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

 

 

 

 

 

BAB VI

Hukum Dagang

 

 

A.Pengertiann Hukum Dagang

Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli  barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badang badan hukum satu dengan yang lainnnya dalam bidang perdagangan.

 

Pada mulanya kaidah hukum yang dikenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke 17. Kaidah kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan sehingga terciptalah Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari KUHPerdata.

 

 

  1. Sumber Hukum Dagang

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi (mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ). Sumber-sumber hukum dagang adalah tempat dimana bisa didapatkan  peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yaitu;

a.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD) Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K) KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan  perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang telah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

b.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.

  1. Peraturan Perundang-Undangan Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya ;

 

  • UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

 

  • UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)

 

  • UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

 

  • UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha

 

5) UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

  1. Kebiasaan Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, dapat dipakai juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang  pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan sebagainya.
  2. Perjanjian yang dibuat para pihak Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka  penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah  berada di atas kapal.
  3. Perjanjian Internasional Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan agar pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang dapat diatur secara seragam oleh masing-

 

 

 

REFERENSI

http://www.ocw.usu.idS

http://www.academia.edu

 

 

TUGAS SOFT SKILL ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

FAJRINAL 2A213240

 

                                                                          BAB I

Pengertian hukum, Tujuan, Sumber, Kodefikasi, Norma dan Hukum Ekonomi

  1. Pengertian hukum menurut para ahli

 

  • Pengertian hukum menurut Aristoteles
    Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.
  • Pengertian hukum menurut Hugo de Grotius
    Peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan (law is rule of moral action obligation to that which is right).
  • Pengertian hukum menurut Leon Duguit
    Semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
  • Pengertian hukum menurut Prof. Soedkno Mertokusumo
    Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.
  • Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja
    Keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.

    Kesimpulan dari definisi dan pengertian hukum

    Dari beberapa definisi dan pengertian hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

  1. Tujuan Hukum menurut Para Ahli :
  • Prof Subekti, SH.
    Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.
  • Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn.
    Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang.
  • Wirjono Prodjodikoro. S.H
    Dalam bukunya “ Perbuatan Melanggar Hukum”. Mengemukakan bahwa tujuan Hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.
  • Mr. J van Kan
    Ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu. Disini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Tetapi, tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasrkan hukum yang berlaku.
  • Dalam Bukunya “Rhetorica” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

    a. Macam-macam keadilan menurut Aristoteles ialah sebagai berikut:

    1. Keadilan distributif atau Justitia distributiva.

    2. Keadilan kumulatif atau Justitia cummulativa

 

Perbedaan antara kedua keadilan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Keadilan distibutif merupakan sesuatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut hak masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan masyarakat antara masyarakat dengan perseorangan. Disini pengertian keadilan bukan persamaan, melainkan perbandingan.

2. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-maisng anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar. Antar barang yang dikehendaki sama banyaknya atau nilainya. keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antar perorangan.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku.

Secara singkat Tujuan Hukum antara lain:
1. keadilan

  1. kepastian
    3. kemanfaatan

    Jadi Hukum itu adalah alat, bukan tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sumber Hukum
  2. Sumber Hukum Materiil

    Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan hukum adalah historik, filosofik dan sosiologis/ antropologis.

    a. Sumber Hukum Historik (Sejarah)

    Dalam arti sejarah istilah sumber hukum mempunyai dua makna:

    Sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu.
    Sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang.

    Sumber hukum dari sudut historik ini yang paling relevan adalah undang-undang dan sistem hukum tertulis di masa lampau sebab undang-undang dan sistem hukum tertulis itulah yang merupakan hukum yang betul-betul berlaku, sedangkan dokumen dan surat-surat keterangan hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku di masa lampau.

    b. Sumber Sosiologis/ Antropologis

    Berdasarkan pada sosiologi/ antropologis ditegaskan bahwa sumber hukum materiil adalah seluruh masyarakat. Sudut ini menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apakah yang dirasakan sebagi hukum oleh lembaga-lembaga tersebut. Dan dari pengetahuan itulah dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan sosiologisnya. Dapat juga dikatakan bahwa dari sudut sosiologis/ antropologis ini yang dimaksud dengan sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan hukum positif, faktor-faktor mana meliputi pandangan ekonomi, agamis dan psikologis.

    c. Sumber Filosofis

    Dari sudut filsafat ada dua masalah penting yang dapat menjadi sumber hukum, yaitu:

    Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil. Karena hukum itu dimaksudkan, antara lain untuk menciptakan keadilan maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan juga sumber hukum materiil.
    Faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum itu diciptakan agar ditaati, oleh sebab itu semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif.

    2. Sumber Hukum Formal

    Sumber-sumber hukum dalam arti formal diperhitungkan terutama “bentuk tempat hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi Pemerintah yang berwenang.” Dengan kata lain, bentuk wadah sesuatu badan pemerintah tertentu dapan menciptakan hukum.

    Sumber hukum formal dari Hukum Administrasi Negara adalah;

    Undang-undang (Hukum Administrasi Negara tertulis)
    Praktek Administrasi Negara (Konvensi)
    Yurisprudensi
    Doktrin (anggapan para ahli hukum).

 

  1. Kodefikasi Hukum

Adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas :
a)Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan, dan
b)Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).
Menurut teori ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu :
1.Kodifikasi Terbuka
Kodifikasi terbuka adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan diluar induk kodifikasi. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kehendak perkembangan hukkum itu sendiri system ini mempunyai kebaikan ialah :
“ Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan hukum disini diartikan sebagai peraturan.”
2.Kodifikasi Tertutup
Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.
Isi dari kodifikasi tertutup diantarnya :
a.Politik hukum lama
b.Unifikasi di zaman hindia belanda (Indonesia) gagal
c.Penduduk terpecah menjadi :
1.Penduduk bangsa eropa
2.Penduduk bangsa timur asing
3.Penduduk bangsa pribadi (Indonesia)
d.Pemikiran bangsa Indonesia terpecah-pecah pula
e.Pendidikan bangsa Indonesia :1. Hasil Pendidikan barat
2. Hasil pendidikan timur

Unsur-unsur dari suatu kodifikasi :
a.Jenis-jenis hukum tertentu
b.Sistematis
c.Lengkap
Tujuan kodifikasi hukum tertulis untuk memperoleh :
a.Kepastian hukkum
b.Penyederhanaan hukum
c.Kesatuan hukum

  1. Kaidah/ Norma Hukum

Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan.

  1. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.

    2. hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara apriori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

    Ada 4 macam norma yaitu :

    1. Norma Agama adalah peraturan hidup yang berisi pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar.

    2. Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

    3. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan.

    4. Norma Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut.

                                                                 BAB II

                  

                                               Subyek dan Obyek Hukum

  1. Subyek Hukum
  2. Pengertian Subyek Hukum

Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.

  1. Jenis Subyek Hukum

Subyek hukum terdiri dari dua jenis yaitu manusia biasa dan badan hukum.

  1. Manusia Biasa

Manusia biasa (natuurlijke persoon) manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.

Setiap manusia pribadi (natuurlijke persoon) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan  hukum adalah sebagai berikut :

  1. Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan berakal sehat).
  2. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian   adalah :
  3. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun).
  4. Orang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) yang terjadi karena   gangguan jiwa pemabuk atau pemboros.
  5. Orang wanita dalm perkawinan yang berstatus sebagai istri.
  1. Badan Hukum

Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum.

Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Misalnya suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara :

  1. Didirikan dengan akta notaris.
  2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negara setempat.
  3. Dimintakan pengesahan Anggaran Dasar (AD) kepada Menteri Kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum dana pensiun pengesahan anggaran dasarnya dilakukan Menteri Keuangan.
  4. Diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu :

  • Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon)

Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Bank Indonesia dan Perusahaan Negara.

  • Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon)

Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu.

Dengan demikian badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal.

 

 

 

  1. Obyek Hukum

1 Pengertian Obyek Hukum

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

2 Jenis Obyek Hukum

Kemudian berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan).

3 Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)

Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud, meliputi :

  1. Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Dibedakan menjadi sebagai berikut :

  • Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.
  • Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.
  1. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

  • Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
  • Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok.
  • Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan 4 hal yakni :

  1. Pemilikan (Bezit)

Pemilikan (Bezit) yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berzitter dari barang bergerak adalah pemilik (eigenaar) dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya.

  1. Penyerahan (Levering)

Penyerahan (Levering) yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

  1. Daluwarsa (Verjaring)

Daluwarsa (Verjaring) yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sebab bezit di sini sama dengan pemilikan (eigendom) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa.

  1. Pembebanan (Bezwaring)

Pembebanan (Bezwaring) yakni tehadap benda bergerak dilakukan pand (gadai, fidusia) sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.

4 Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)

Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

  1. Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang

1 Pengertian Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan)

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit).

Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

2 Macam-macam Pelunasan Hutang

Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus.

3 Jaminan Umum

Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata.

Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :

  1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
  2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

4 Jaminan Khusus

Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

 

                                                                                          BAB III

                                                                                    Hukum Perdata

A Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai teremahan dari burgerlijkrecht pada masa penduduka jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht.

Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -19 adalah:

“suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat ecensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum public memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”

Pendapat lain yaitu Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah:

“aturan-aturan atau  norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan prseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamnya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu degan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum(baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Di dalam hukum perdata terdapat 2 kaidah, yaitu:

  1. Kaidah tertulis

Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.

  1. Kaidah tidak tertulis

Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan)

Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

  1. Manusia

Manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum.

  1. Badan hukum

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Subtansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain:

  1. Hubungan keluarga

Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.

  1. Pergaulan masyarakat

Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulakan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas, dapat di temukan unsur-unsurnya yaitu:

  1. Adanya kaidah hukum
  2. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain.
  3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktia dan kadaluarsa.
  4. Hukum Perdata Mteril di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesi beranekaragam, artinya bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum,di mana setiap penduduk itu tunduk pada hukumya sendiri, ada yang tunduk dengan hukum adat, hukum islam , dan hukum perdata barat. Adapun penyebab adanya pluralism hukum di Indonesia ini adalah

  1. Politik Hindia Belanda

Pada pemerintahan Hindia Belanda penduduknya di bagi menjadi 3 golongan:

  1. Golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu
  2. Golongan timur asing. Timur asing dibagi menjadi Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa, Seperti Arab, Pakistan. Di berlakukan hukum perdata Eropa, sedangkan yang bukan Tionghoa di berlakukan hukum adat.
  3. Bumiputra,yaitu orang Indonesia asli. Diberlakukan hukum adat.

Konsekuensi logis dari pembagian golongan di atas ialah timbulnya perbedaan system hukum yang diberlakukan kepada mereka.

  1. Belum adanya ketentuan hukum perdata yang berlaku secara nasional.
  2. Sumber Hukum Perdata Tertulis

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam:

  1. Sumber hukum materiil

Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Misalnya hubungan social,kekuatan politik, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan georafis.

  1. Sumber hukum formal

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.

Volamar membagi sumber hukum perdata menjadi empat mecam. Yaitu KUHperdata ,traktat, yaurisprudensi, dan kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Yang di maksud dengan sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undanang, traktat, dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis. Seperti terdapat dalam hukum kebiasaan.

Yang menjadi sumber perdata tertulis yaitu:

  1. AB (algemene bepalingen van Wetgeving) ketentuan umum permerintah Hindia Belanda
  2. KUHPerdata (BW)
  3. KUH dagang
  4. UU No 1 Tahun 1974
  5. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.

Yang dimaksud dengan traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Trutama erat kaitannya dengan perjanjian internasioanl. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia denang PT Freeport Indonesia.

Yurisprudensi atau putusan pengadilan meruapakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pidahk-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Contohnya H.R 1919 tentang pengertian perbuatan melawan hukum . dengna adanya putsan tersebut maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Tetapi sempit. Putusan tersebut di jadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutskan sengketa perbutan melawan hokum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI

http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093157-tujuan-hukum/#ixzz1JfFMCpMa
belajarhukumindonesia.blogspot.com/…/tujuan-hukum.html
http://thatsmekrs.wordpress.com/2010/06/17/tugas-fungsi-dan-tujuan-hukum/
hilipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Cet. 3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta), 66
Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1982), 19
Ibid
SF. Marbun, Moh. Mahfud , Pokok-pokok….. Op Cit. 23
Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar… Op Cit, 54
http://vanezintania.wordpress.com/2011/02/28/kodifikasi-hukum/
http://hati-sitinurlola.blogspot.com/2010/02/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html
http://ones88.blogspot.com
organisasi.org
sumber-sumber-hukum-ekonomi.html

 

http://rendrapermana-meilleurstar-fz.blogspot.com/

http://www.hukumsumberhukum.com

http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com

Tugas sofT skill Akuntansi Internasional ( KURS)

TUGAS SOFT SKILL AKUNTANSI INTERNASIONAL

NILAI TUKAR/ KURS

 

NAMA            : FAJRINAL

NPM               : 2A213240

KELAS           : 4EB25

Mata Uang Kurs Jual Kurs Beli
AUD 1.00 10,131.48 10,025.48
BND 1.00 9,559.30 9,462.88
CAD 1.00 10,384.89 10,278.41
CHF 1.00 10,384.89 13,038.69
CNY 1.00 10,384.89 2,134.12
DKK 1.00 1,879.97 1,861.01
EUR 1.00 14,030.35 13,886.89
GBP 1.00 19,677.53 19,479.24
HKD 1.00 1,709.84 1,692.79
JPY 100.00 10,935.83 10,824.41
KRW 1.00 11.75 11.63
KWD 1.00 44,294.29 43,766.23
MYR 1.00 3,594.15 3,555.53
NOK 1.00 1,605.70 1,589.16
NZD 1.00 9,795.62 9,695.59
PGK 1.00 5,110.88 4,865.54
PHP 1.00 298.99 295.88
SAR 1.00 3,539.53 3,504.15
SEK 1.00 1,532.96 1,517.35
SGD 1.00 9,559.30 9,462.88
THB 1.00 403.25 399.00
USD 1.00 13,275.00 13,143.00

Berdasarkan Kurs tanggal 17 maret 2015

Sumber: http://www.bi.go.id

 

  1. Ibu Leni mempunyai uang sebesar Rp. 155.750.000 dan ia ingin menukarkan uang rupiah nya ke dolar Amerika (USD), maka berapa dollar yang akan diterima Ibu Leni ?

Rp. 155.750.000 : 13,275.00 = 11.732.58

  1. Tuan chester adalah seorang vokalis band ia berkunjung ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 15000 USD. Ketika ditukar ke Bank maka uang yang didapat tuan Chester adalah ?

USD = 15000 x 13.143.00 = Rp. 197.145.000

  1. Robi berkunjung ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 120.000 Ringgit. Ketika ditukar ke Bank maka uang yang didapat Robi sebesar ?

MYR = 120.000 x 3,555.53 (kurs beli) = Rp. 426.663.600

  1. Jono mengimpor paket vinyl Lnkin Park dari Amerika dengan harga 200 USD. Berapa Euro yang harus dibayar oleh Jono ?

USD = 200 x 13.275 ( kurs jual) = Rp. 2.655.000

EUR = Rp. 2.655.000 : 14.030,35 (kurs jual) = 189.237.34

  1. Tuan Terry ingin membuka usaha dibidang Impor sepatu untuk futsal dari Singapore. Ia membutuhkan SGD 150.000 untuk modal usahanya. Berapa rupiah yang harus ia siapkan jika mempunyai tabungan senilai USD 40000 ?

USD =   40.000 x 13.143.00 (kurs beli) = Rp. 525.720.000

SGD = 100.000 x   9,559.30 (kurs jual) = Rp.955.930.000

 

Rp. 955.930.000 – Rp. 525.720.000 = Rp. 430.210.000

  1. Ibu Leni mendapat kiriman uang dari anaknya yang bekerja di Australia sebesar 20000 AUD. Ia ingin membeli berlian sebesar USD 2000 untuk investasi, selain itu juga ingin membelikan suaminya sebuah jam tangan senilai 700 EUR. Maka berapa sisa uang yang diterimanya ?

AUD = 20000 x 10,025.48 (kurs beli) = Rp. 200.509.600

USD   =   2000 x 13,275.00 (kurs jual) = Rp.   26.550.000

EUR   =     700 x 14,030.35 (kurs jual) = Rp.    9.821.245   –

Rp. 164.138.355

Rp164.138.355: 10,131.48 (kurs jual) = 16.200.83

  1. Tuan billy memperoleh Deviden dari sejumlah saham yang ia punya diluar negeri sebesar masing-masing 15.000 USD. Ia ingin membelikan anak dan keponakannya handphone masing-masing senilai 900 SGD, selain itu ia ingin mengajak pergi istrinya dan tour per orang dikenakan biaya 5000 AUD,dan biaya fiskal 3.000.000. berapa EUR yang harus diambil Billy dari tabungannya ?

USD = 15.000 x 13,143.00 (kurs beli)          = 197.145.000

SGD =     900 (2) x 9,559.30 (kurs jual)        =   17.206.740

AUD =   5000       x 10,131.48 (kurs jual)      =  50.657.400

Biaya Fiskal = 3.000.000 x 2                          =    9.000.000    +

= 274.009.140

274.009.140 – 197.145.000 = 76.864.140 : 14,030.35= 5.478.41

 

  1. Pak Edo seorang Pialang yang baru pulang dari luar negeri ingin menukarkan uang negara lain yang dimilikinya sebesar 15000 EUR, 3000USD, dan 1000 HKD ia ingin menukarkannya dengan rupiah. Maka uang yang diterima oleh pak Edo sebesar ?

EUR = 15000 x 13.886.89 (kurs beli) = Rp. 208.303.350

USD = 3000   x 13.143.00 (kurs beli) = Rp.   39.429.000

HKD = 1000   x   1.692.79 (kurs beli) = Rp.   1.692.790    +

Rp 249.425.140

 

  1. Bobby mendapat kiriman dari tante yang bekerja untuk KBRI di brunei Darussalam sebesar BND 2000 dan mendapat kiriman dari Ibu nya yang bekerja di Saudi Arabia sebesar SAR 5000 utuk membayar kuliahnya. Berapa rupiah uang yang akan diterima Bobby ?

BND = 2000 x 9,462.88 (kurs beli)    = Rp. 18.925.760

SAR =   5000 x 3,504.15 (kurs beli)   = Rp. 17.520.750   +

Rp. 38.931.190

  1. Michelle mengimpor pakaian dari New York dengan harga 20.000 USD. Berapa AUD  yang harus dibayar oleh Michelle ?

USD = 20.000 x 13,275.00 (kurs jual) = 265.500.000

AUD = 265.500.000 : 10131.48 (kurs jual) = 26.205.45

Perkembangan Koperasi di Indonesia (tugas softskill-Ekonomi Koperasi)

Nama : Fajrinal

NPM   : 2A213240

Kelas : 2EB25

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini telah memasuki sebuah era baru dalam berbagai bidang. Perkembangan yang bisa kita sebut sebagai era globalisasi, pada era ini semakin hilanglah batasan dan semakin terbukanya masyarakat untuk mendapat informasi. Salah satu ciri dari era globalisasi ini adalah munculnya istilah perdagangan bebas, dimana masing masing individu dipermudah dalam hal melakukan hubungan dagang antara satu sama lainnya tanpa adanya batasan atau halangan yang berarti. Berbagai kesepakatan, jalinan kerjasama, perjanjian multilateral, berbagai kelompok negara maju dan berkembang, penyatuan mata uang, dan lain-lain, merupakan suatu wujud dari lintas batas geografis-regional menuju pada kepentingan ekonomi internasional yang tak terhindarkan. Hal ini bisa kita lihat bahwa saat ini tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri dan tidak menerima imbas dari era globalisasi ini baik imbas itu positif ataupun negatif terhadap negara itu sendiri.
Khusus di bidang ekonomi, globalisasi menampilkan bentuknya dengan prinsip perdagangan bebas dan perdagangan di tingkat dunia (world trade). Dengan demikian globalisasi ekonomi ini mengarah pada suatu aktifitas yang muItinasional. Ungkapan lain untuk proses ini dinamakan juga sebagai “universalisasi sistem ekonomi” (the universalization of the economic system), Berbagai institusi-institusi perekonomian dunia mulai berkembang, termasuk dalam hal ini tentu saja berlaku bagi badan-badan usaha koperasi yang banyak digeluti oleh usaha ekonomi rakyat di Indonesia. Koperasi sebagai salah satu bentuk dari perekonomian kerakyatan yang bersumber dari UUD 1945 dan Pancasila. Bagi Indonesia, jelaslah bahwa sangat penting upaya untuk membuka ketertutupan usaha, peluang, dan kesempatan, terutama bagi usaha koperasi yang menjadi salah satu pola usaha ekonomi rakyat. Hal ini menjadi sangat penting karena produk yang dihasilkan dari Indonesia harus berkompetisi secara terbuka tidak hanya di pasar dalam negeri, melainkan juga di luar negeri/pasar internasional.

     2. Rumusan Masalah

  1. Apa itu Koperasi?
  2. Apa saja Teori Koperasi dan teori pendukungnya?
  3. Bagaimana Perkembangan Koperasi di Indonesia (dalam dunia usaha) beserta peranan-nya?

     3. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai sarana untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Koperasi dan Perkembangan Koperasi di Indonesia. Dan di luar ini juga sebagai pelengkap tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1967). Dalam pengertian yang lain, yakni dalam Pasal 1 No.  UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin “coopere”, yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama”, atau paling tidak mengandung makna kerja sama. Berikut ini Pengertian Koperasi yang diutarakan oleh menurut para ahli:

  • Menurut International Labour Organization (ILO): Cooperative defined as an association of person usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.
  • Menurut Arifinal Chaniago: Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
  • Menurut P.J.V. Dooren: Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (corporate).
  • Menurut Moh. Hatta: Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.
  • Menurut Munkner: Koperasi adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan urusniaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.
  • Menurut UU No. 25 1992: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang beradasarkan atas azas kekeluargaan.

Jenis Koperasi menurut fungsinya

  • Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
  • Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
  • Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
  • Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

  • Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

  • Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

  • koperasi pusat – adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
  • gabungan koperasi – adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
  • induk koperasi – adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

  • Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
  • Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

Konsep – Konsep Koperasi

Konsep koperasi dibagi menjadi 3, yaitu:

  • Konsep Koperasi Barat
  • Konsep Koperasi Sosialis
  • Konsep Koperasi Negara Berkembang
  1. Konsep Koperasi Barat

            Koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.
Unsur-unsur positif konsep koperasi barat :

  • Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerja sama antar sesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan.
  • Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko bersama.
  • Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.
  • Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukan sebagai cadangan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya :

  • Promosi kegiatan ekonomi anggotanya.
  • Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertidak sebagai wirausahawan dan bekerja sama antar koperasi secara horizontal dan vertical.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggotanya :

  • Pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
  • Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil.
  • Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antar produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama kepada koperasi dan perusahaan kecil.
  1. Konsep Koperasi Sosialis

Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan sosial.
Menurut konsep ini koperasi tidak bekerja sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis – komunis.

  1. Konsep Koperasi Negara Berkembang
  • Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.
  • Perbedaan dengan konsep sosialis, pada konsep sosialis, tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif sedangkan konsep koperasi negara berkembang, tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi.

     2. Teori Koperasi dan Teori Pendukung

Teori koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Teori koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah:

  • Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
  • Pengelolaan yang demokratis,
  • Partisipasi anggota dalam ekonomi,
  • Kebebasan dan otonomi,
  • Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip/Teori koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  • Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
  • Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
  • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  • Kemandirian
  • Pendidikan perkoperasian
  • Kerjasama antar koperasi

Prinsip/Teori Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK).

Teori Pendukung :

Beberapa faktor penentu keberhasilan koperasi ditentukan dengan beberapa faktor berikut :

  1. Kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak antara lain dengan cara: 1) Bertindak bersama dalam menghadapi pasar melalui pemusatan kekuatan dari anggota; 2) Memperpendek jaringan pemasaran; 3) Memiliki alat perlengkapan organisasi yang berfungsi dengan baik seperti pengurus, Rapat Anggota, dan Badan Pemeriksa, serta manajer yang terampil dan berdedikasi; 4) Memiliki kemampuan sebagai suatu unit usaha dalam mengatur jumlah dan kualitas barang-barang yang dipasarkan melalui kegiatan pergudangan, penelitian kualitas yang cermat dan sebagainya.
  2. Penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal untuk mempertinggi efisiensi.
  3. Pengaruh dari koperasi terhadap anggota yang berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku yang lebih sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan, diantaranya perubahan teknologi, pasar dan dinamika masyarakat.

Selanjutnya hubungan dan pola kerjasama koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya haruslah serasi. Sifat hubungan tersebut haruslah saling menguntungkan dan tidak menimbulkan ketergantungan koperasi kepada bangun ekonomi yang lain, serta dilandasi oleh pola kerjasama antar koperasi sendiri secara horizontal dan vertikal. Pembangunan kerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya diprioritaskan pada pengembangan hubungan dengan pengusaha menengah dan perusahaan besar milik Negara.

Dengan kedudukan dan peranan koperasi yang demikian dan sesuai dengan kebijaksanaan program pembangunan koperasi dalam era reformasi yang dititik beratkan pada upaya memandirikan koperasi, reposisi peran koperasi pada hakikatnya ditujukan menyelaraskan peran koperasi, sesuai dengan ide dan prinsip dasarnya. Di samping untuk mengembalikan tujuan pembangunan koperasi, reposisi koperasi diprogramkan untuk mengeliminir permasalahan yang dihadapi koperasi.

     3. Perkembangan Koperasi di Indonesia

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

  • Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang Koperasi.
  • Belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi.
  • Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).

Dalam bidang usaha, berikut peran koperasi di Indonesia:

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Peranan Koperasi Terhadap Perekonomian Indonesia

Koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran yang makin penting bagi perekonomian Indonesia di masa depan, terlepas dari makin globalnya perekonomian dunia.
Jika perekonomian nasional tidak memberi tempat untuk berkembangkan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah maka upaya untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan terhambat. Oleh karena itu, lanjut dia, solusinya adalah makin ke depan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah makin dikembangkan ke seluruh tanah air. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada 2004 menunjukkan jumlah koperasi tercatat 130.730 unit dan meningkat menjadi 155.301 unit pada 2008. Sedangkan jumlah volume usaha dari Rp37,65 triliun pada 2004 menjadi Rp62,25 triliun pada 2008. Data survei BPS juga menunjukkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional. Koperasi disebutkan mampu mencapai angka 24,94 persen dalam penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) dan 0,32-0,6 persen dalam penciptaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peran Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Koperasi sudah turut berperan dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Itu ditunjukkan dari kemampuan Koperasi mencapai angka 24,94% dalam penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) dan 0,32-0,6 persen dalam penciptaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan Negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Berikut ini Tabel Perkembangan Koperasi pada Periode 1967 -2013 menurut Badan Pusat Statistik

Tabel Perkembangan Koperasi pada Periode 1967 -2013
No. Indikator Satuan 1967 1993 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
1 Jumlah Koperasi Unit 16 263 42 061 52 115 59 092 89 939 103 077 110 766 115 356 123 181
2 Pertumbuhan Koperasi Persen 158.63 23.90 13.39 52.20 14.61 7.46 4.14 6.78
3 Jumlah Koperasi Aktif Unit 40 908 45 899 71 204 88 930 89 756 94 799 93 800
4 Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi Persen 78.50 77.67 79.17 86.28 81.03 82.18 76.15
5 Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif Persen 12.20 55.13 24.89 0.93 5.62 -1.05
6 Jumlah Anggota Koperasi Aktif Orang 2 971 240 24 614 000 19 208 130 20 054 470 22 529 199 27 377 113 23 644 850 28 402 166 27 282 658
7 Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif Persen 728.41 -21.96 4.41 12.34 21.52 -13.63 20.12 -3.94
8 Permodalan Rp. Juta 9 227 403 9 426 854 17 737 126 19 280 376 28 022 551 23 341 710 24 359 409
9 Pertumbuhan Permodalan Persen 2.16 88.16 8.70 45.34 -16.70 4.36
10 Volume Usaha Rp. Juta 12 609 544 12 907 155 22 244 849 22 981 023 38 730 174 28 415 411 31 683 699
11 Pertumbuhan Volume Usaha Persen 2.36 72.35 3.31 68.53 -26.63 11.50
12 Selisih Hasil Usaha (SHU) Rp. Juta 619 050 506 449 557 087 693 452 3 134 446 988 516 1 871 926
13 Pertumbuhan SHU Persen -18.19 10.00 24.48 352.01 -68.46 89.37
No. Indikator Satuan 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
1 Jumlah Koperasi Unit 130 730 134 963 141 326 149 793 154 964 170 411 177 482 188 181 194 295
2 Pertumbuhan Koperasi Persen 6.13 3.24 4.71 5.99 3.45 9.97 4.15 6.03 3.25
3 Jumlah Koperasi Aktif Unit 93 402 94 818 98 944 104 999 108 930 120 473 124 855 133 666 139 321
4 Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi Persen 71.45 70.25 70.01 70.10 70.29 70.70 70.35 71.03 71.71
5 Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif Persen -0.42 1.52 4.35 6.12 3.74 10.60 3.64 7.06 4.23
6 Jumlah Anggota Koperasi Aktif Orang 27 523 053 27 286 784 27 776 133 28 888 067 27 318 619 29 240 271 30 461 121 30 849 913 33 869 439
7 Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif Persen 0.88 -0.86 1.79 4.00 -5.43 7.03 4.18 1.28 9.79
8 Permodalan Rp. Juta 28 886 503 55 667 901 38 853 072 43 555 731 49 832 315 59 852 609 64 788 727 75 484 237 102 826 158
9 Pertumbuhan Permodalan Persen 18.58 92.71 -30.21 12.10 14.41 20.11 8.25 16.51 36.22
10 Volume Usaha Rp. Juta 37 649 091 40 831 693 62 718 499 63 080 596 68 446 249 82 098 587 76 822 082 95 062 402 119 182 690
11 Pertumbuhan Volume Usaha Persen 18.83 8.45 53.60 0.58 8.51 19.95 -6.43 23.74 25.37
12 Selisih Hasil Usaha (SHU) Rp. Juta 2 164 234 2 198 320 3 216 817 3 470 459 3 964 818 5 303 813 5 622 164 6 336 481 6 661 926
13 Pertumbuhan SHU Persen 15.62 1.57 46.33 7.88 14.24 33.77 6.00 12.71 5.14
  1. Data koperasi sejak tahun 1997 dilaporkan dalam rentang waktu pelaporan Juli – Juni, misalnya Juli 1997 – Juni 1998, sehingga data terkini pada tahun 2013 merupakan posisi Juni 2013.
  2. Permodalan menggambarkan permodalan sendiri dan permodalan yang bersumber dari pihak luar (pinjaman dan penempatan modal).
  3. Volume usaha menggambarkan omzet usaha.
  4. Istilah SHU telah mengalami penyesuaian setelah pemberlakuan UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian yaitu dari semula Sisa Hasil Usaha menjadi Selisih Hasil Usaha.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 hingga sekarang. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja. Ia adalah seorang Patih di Purwokerto. Ia mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam. Kegiatan R. Aria Wiriatmadja dikembangkan juga lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode. Ia adalah seorang Asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas.

Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko-toko koperasi.

Dari pertanyataan di atas, dapat kita amati bahwa perkembangan koperasi di Indonesia mengalami perubahan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Semua itu karena pengaruh era globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang pada saat ini. Perkembangan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam. Koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi rumah tangga dan keperluan produksi juga muncul. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha.

Koperasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Itu terjadi karena dukungan pemerintah juga. Pemerintah sangat mendukung berbagai jenis kegiatan koperasi. Pemerintah mengharapkan dengan perkembangan koperasi ini dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tetapi di balik perkembangan tersebut juga kita menemukan penghambat dari jalannya koperasi di Indonesia. Sebagai warga negara kita wajib mengembangkan koperasi ke arah yang lebih baik lagi karena koperasi dapat membawa dampak baik bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli.html#_

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1daftar=1&id_subyek=13&notab=44